Didemo Ratusan Orang, Bupati Tunda SK Gubernur Soal Pajak Tambang
Peristiwa

Didemo Ratusan Orang, Bupati Tunda SK Gubernur Soal Pajak Tambang

Mungkid,(magelang.sorot.co)--Menyusul adanya SK Gubernur Jawa Tengah yang telah memutuskan kenaikan pajak baru pengambilan pasir dan batu, ratusan penambang dan sopir truk menggelar unjuk rasa di depan Pemda Kabupaten Magelang, Kamis (08/02/2018).

Mereka menolak mentah kebijakan itu karena SK tersebut dirasa tidak adil dan memberatkan masyarakat, terutama bagi para sopir truk.

"Pada intinya kita sangat keberatan dengan pajak galian C. Dan dari keputusan ini, teman-teman tetap berupaya untuk menolaknya. Apabila ini benar-benar diterapkan, maka teman-teman ini tidak bisa bekerja lagi. Maka saat ini kami melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak keputusan itu," ujar Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah, Suroso, usai melakukan koordinasi terkait kenaikan pajak galian C bersama Pemda Magelang.

Sebelumnya, ratusan massa yang terdiri dari para penambang dan para sopir pun telah melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak SK Gubernur di depan halaman Setda Kabupaten Magelang. 

Tak berselang lama, beberapa perwakilan dari aliansi sopir dan penambang pun dipersilakan untuk masuk, guna berkoordinasi dengan pihak Pemda Kabupaten Magelang. Koordinasi kali ini, dihadiri langsung oleh Bupati Magelang, Zaenal Arifin didampingi oleh Sekda Kabupaten Magelang, Eko Triyono.

Salah satu juru bicara aliansi sopir truk, Agus M.S menyatakan keberatannya atas SK Gubernur tersebut. Ia merasa keputusan tersebut sangat menyudutkan para sopir truk, khususnya truk yang mengangkut pasir.

" Kenaikan pajak dari Rp 18.000 menjadi Rp125.000 itu pastinya akan memberatkan sopir truk. Belum lagi berdampak pada kenaikan harga pasir yang akan dijual," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Magelang, Zaenal Arifin sangat mengapresiasi maksud dan tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut. Pihaknya juga telah memutuskan untuk menunda SK Gubernur tersebut lantaran melihat banyaknya keluhan.

" Kami selaku pemerintah daerah akan meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan akan menunda SK Gubernur terkait kenaikan pajak Galian C ini dimulai 9 Februari, hingga menunggu keputusan dari Gubernur," pungkas Bupati.