Demokrasi Mati, Kader PMII Gelar Aksi Tolak Revisi
Peristiwa

Demokrasi Mati, Kader PMII Gelar Aksi Tolak Revisi

Magelang Selatan,(magelang.sorot.co)--Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Magelang menggelar aksi untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Revisi UU MD3) di depan Gedung DPRD Kota Magelang, Kamis (08/03/2018).

Ketua PMII Cabang Magelang, Irfi Maslachatul Ummah, mengatakan, tujuan utama aksi yang dilakukan PMII semata-mata tak menghendakinya revisi UU MD3 oleh DPR RI. Menurutnya, ada sejumlah pasal yang sangat merugikan dan kontroversi.

"Disini ada poin-poin yang perlu kita kritisi tentang beberapa pasal, yakni Pasal 73, 122 (k), dan 245," tegas Irfi.

Disitu jelas, kata Irfi, kalangan mahasiswa dan rakyat dibungkam suaranya untuk mengkritisi . Dalam isinya, siapapun yang mengkritisi DPR dimungkinkan untuk dijerat pidana. 

"Itu kan menunjukan bahwa DPR tidak pro rakyat, karena tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Padahal semboyannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," ujarnya.

Disamping itu, pada Pasal 245 dinyatakan DPR memiliki hak imunitas. Bahwasanya anggota DPR yang bermasalah hukum, tidak bisa serta merta dipanggil dan dimintai keterangan. Pemanggilan dan permintaan keterangan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Hal ini jelas menunjukan bahwa DPR dispesialkan dan tidak sama di mata hukum. Padahal sudah jelas diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hokum," tandasnya.

Atas hal tersebut, PMII Cabang Magelang melakukan aksi tersebut dengan mengangkat tema Demokrasi Mati di Tangan DPR sebagai wujud penolakan terhadap pengesahan UU MD3 yang saat ini sedang diproses.

Sedangakan, Ketua Koordinator PMII Cabang Jawa Tengah, Tabah Riyadi, berharap khususnya kepada DPRD Kota Magelang untuk bisa menyampaikan aspirasi penolakan tersebut pada DPR RI.

"Untuk saat ini PB PMII sudah melakukan judicial review ke MK, agar revisi ini nantinya dapat ditolak," pungkasnya.