Penghuni Lapas Terancam Tak Memiliki Hak Pilih
Politik

Penghuni Lapas Terancam Tak Memiliki Hak Pilih

Mertoyudan,(magelang.sorot.co)--Kurang lebih 175 warga binaan asal Kabupaten Magelang di Lapas ll A terancam tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada 27 Juni 2018 mendatang. Hal tersebut dikarenakan mereka terganjal regulasi PKPU Nomor Tahun 2018, yakni pemungutan suara harus dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai yang tertera dalam identitas.

"Karena Lapas ll A Magelang berada di luar daerah, maka kami tidak berani menyerahkan surat suara ke luar daerah, sehingga kemungkinan mereka tidak bisa memilih khusus Pilbub" ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Affifudin, usai menggelar rapat pleno daftar pemilih tetap (DPT) di salah satu hotel Magelang, Kamis (19/4/2018).  

Tak hanya warga binaan saja yang terancam kehilangan hak pilihnya. Affifudin, juga mengatakan bahwa, warga Magelang yang sedang berada di rumah sakit luar kota pun terancam tak bisa ikut dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Magelang. 

"Kecuali jika masih dalam area Kabupaten Magelang, nanti bisa dimobilisasi dari TPS terdekat," terang Affifudin.

Perlu diketahui, pada kesempatan yang sama, juga telah disepakati bahwa jumlah DPT di Kabupaten Magelang sebanyak 965.949 orang. Jumlah tersebut diambil setelah dilakukan proses rekapitulasi perbaikan, yang sebelumnya berjumlah 969.704.

Ketua Panwas Kabupaten Magelang, Habieb Shaleh, menyebutkan, selisih tersebut sebanyak 349 orang. Hal tersebut karena tidak memenuhi syarat, antara lain karena meninggal dunia, pindah, dan data ganda.

"Hasil temuan Panwas pascapleno DPSHP mulai tanggal 12 April hingga 19 April sebanyak 349 yang tidak memenuhi syarat. Jumlah ini belum termasuk temuan Panwas Prapleno DPSHP. Kalau ditotal selisihnya ada 3.755 orang yang TMS (tidak memenuhi syarat)" jelas Habieb.

Habieb, mengatakan bahwa, temuan Panwaskab tersebut telah disampaikan kepada pihak KPU Kabupaten Magelang sebelum rapat pleno, dalam upaya sinkronisasi data. Sinkronisasi data ini bertujuan untuk menyesuaikan data antara yang dimiliki PPK dan Panwas Kecamatan.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras KPU, PPK, Panwascam, dan Panwaslu Desa, yang dalam hal ini sebagai ujung tombak pengawas dan pencermatan dari mulai coklit, penetapan daftar pemilih sementara (DPS), DPSHP, hingga DPT saat ini" pungkas Habieb.