Pemkab Magelang Kembali Berhasil Meraih WTP
Pemerintahan

Pemkab Magelang Kembali Berhasil Meraih WTP

Mungkid,(magelang.sorot.co)--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, Pemkab Magelang meraih opini WTP dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Sebelumnya, WTP juga pernah diraih pada tahun 2016 yang lalu.

Penyerahan LPH langsung diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, kepada Pjs Bupati Magelang, Tavip Supriyanto dan Ketua DPRD Kabupaten Magelang, yang diwakilkan oleh Suharno, di Gedung BPK RI perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Senin (28/5/2018).

Tavip mengakui tidak mudah mendapatkan WTP. Pihaknya akan terus berupaya serta berkomitmen untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih tersebut.

"Penghargaan ini menjadi semangat Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat" ujar Tavip dalam sambutannya.

Penghargaan opini WTP dari BPK tersebut, lanjut Tavip, merupakan hasil kerja keras dari rekan-rekan SKPD di bawah bimbingan Bupati Magelang. 

Ia menegaskan, pencapaian tersebut bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan hasil kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap dengan adanya penghargaan ini bisa menjadi penyemangat para abdi negara untuk semakin bekerja keras dalam melayani masyarakat.

"Kita harus bisa memberikan laporan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya, agar opini WTP ini bisa dipertahankan seterusnya" ujar Tavip.

Sedangkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Heri Subowo, dalam keterangannya mengatakan, beberapa tahun terakhir, khusus di Jawa Tengah yang menjadi wilayah pemeriksaannya meliputi, 36 Entitas terdiri dari 6 kota, 29 kabupaten, dan 1 pemerintah provinsi.

"Ada peningkatan signifikan dalam perolehan opini WTP dan penurunan opini WDP, semoga tahun ini dapat meningkat" harapnya.

Ia berharap, dari 36 Entitas di Jawa Tengah, masih terdapat 3 yang memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan, supaya dapat sejajar dengan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh WTP.

Perlu diketahui bahwa, penyerahan Laporan Hasi Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK setiap tahunnya, merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas yang sedemikian rupa sehingga tercipta fungsi cek and Ballance diantara tiga fungsi, hakni eksekutif, legislatif, dan BPK.

"Maka dari itu, kami akan melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun" pungkas Heri.