Pendamping PKH Ikut Politik Praktis Bakal Dikenai Sanksi
Sosial

Pendamping PKH Ikut Politik Praktis Bakal Dikenai Sanksi

Magelang Selatan,(magelang.sorot.co)--Kementerian Sosial RI mengaku akan menindak tegas para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat politik praktis. Hal itu diungkapkan langsung oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosialosial Kemensos RI, Harry Hikmat usai membuka kegiatan bimbingan pemantapan SDM pelaksana PKH di Hotel Atria, Rabu (30/5/2018).

"Para pendamping tidak boleh ikut dalam kepentingan politik praktis, harus independen, karena mereka ditugaskan dari Kementrian Sosial. SK mereka dari Kementrian Sosial," ucap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosialosial Kemensos RI, Harry Hikmat.

Politik praktis yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam Pilkada maupun Pilpres 2019 mendatang.

"Kalau terlibat akan kita beri sanksi jika, akan kita beri SP 1 bahkan jika terlalu dalam justru akan kita beri SP 2 dan diberhentikan," paparnya.

Dirinya juga mengaku ada beberapa laporan yang menyatakan beberapa PKH terlibat politik praktis di lapangan, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan.

"Ada beberapa indikasi tapi setelah kami cek tidak ada," jelasnya.

Kendati demikian Harry menyampaikan bahwa bagi para calon-calon kandidat yang membutuhkan data kemiskinan maka para PKH diperkenankan untuk memberikannya.

"Namun jika ada yang membutuhkan data untuk kepentingan politik atau para calon, para PKH bisa memberikannya," paparnya.

Menurutnya pada momen-momen Pilkada memang seringkali para kandidat berbicara tentang kemiskinan, janji-janji akan menurunkan tingkat kemiskinan namun datanya tidak valid.

"Maka dari itu yang tau detail adalah para PKH, jika memang diminta maka data tersebut boleh diberikan," imbuhnya.