Pejabat Pemkab Magelang Diminta Laporkan Harta Kekayaan
Pemerintahan

Pejabat Pemkab Magelang Diminta Laporkan Harta Kekayaan

Mungkid,(magelang.sorot.co)--Pejabat yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, diminta segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara rutin. 

Hal ini diungkapkan oleh, Bupati Magelang melalui Asisten Administrasi Umum Kabupaten Magelang, Endra Wacana, pada Bimbingan Teknis Pengisian (E-Filing) aplikasi E-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), di Ruang Bina Karya, Setda Kabupaten Magelang, Rabu (8/8/2018).

"Kami harap agar pejabat wajib LHKPN secara rutin sesuai dengan ketentuan" ujar Endra.

Bimbingan Teknis pengisian (E-Filing) aplikasi E-LHKPN ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD), yang turut dihadiri oleh para Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekertaris, Kepala Bidang, Camat, Kepala Puskesmas, dan para wajib LHKPN di Kabupaten Magelang. 

Menurut Endra, dengan menyampaikan LHKPN secara rutin sesuai ketentuan, diharapkan para pejabat wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang akan semakin berhati-hati dalam mengemban amanah, baik jabatan, kewenangan, maupun dalam pengelolaan anggaran.

Sedangkan, Spesialis Muda 1 dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Hafidhah Rifqiah, menjelaskan bahwa, laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, konsep utamanya adalah pelaporan harta dimana harta tersebut tidak hanya milik penyelenggara negara, melainkan ada milik pasangan di situ, dan ada milik anak dalam tanggungan.

Melalui adanya LHKPN, lanjut Hafidhah, harta dari penyelenggara negara ini bisa terincikan, terdata dan data tersebut tersimpan dalam sistem elektronik, sehingga tidak akan hilang.

"Yang paling penting dari manfaat pelaporan ini adalah melaksanakan amanat dari kewajiban undang-undang" kata Hafidhah.

Sedangkan, Kabid Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai Kabupaten Magelang, Rujito menjelaskan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penggunaan E-LHKPN.

"Diharapkan kesadaran wajib LHKPN untuk teknik laporan ini mencapai 100 persen" kata Rujito.