Inisiasi KPU, Gerakan Melindungi Hak Pilih Diluncurkan
Politik

Inisiasi KPU, Gerakan Melindungi Hak Pilih Diluncurkan

Mertoyudan,(magelang.sorot.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, bersama, Pj Sekda Kabupaten Magelang, telah meresmikan peluncuran Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Aula Balai Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Senin (1/10/2018). Dalam peresmian tersebut, juga turut dihadiri oleh jajaran KPU Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang, perwakilan parpol dan unsur yang lainnya.

Pj Sekda Kabupaten Magelang, Endra Endah Wacana, menyampaikan bahwa, semua unsur harus turut mendukung suksesnya Pemilu 2019, dimana Pemilu tersebut tergolong unik dan pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

"Pemilu 2019 ini merupakan Pemilu unik, karena baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yaitu Pilpres dan Pileg digelar secara serentak," ujar Endra dalam sambutannya.

Sebelumnya, kata Endra, Kabupaten Magelang baru saja selesai melaksanakan Pilkada yang berjalan secara aman, damai, dan kondusif. Pihaknya juga berharap, keberhasilan Pilkada lalu juga menjadi titik ukur pada Pemilu 2019 yang akan datang. 

"Untuk mensukseskan Pemilu 2019 yang akan datang, tentunya diharapkan warga yang mempunyai hak memilih jangan sampai tercecer dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga beresiko kehilangan hak suaranya," kata Endra.

Sementara, Ketua KPU Kabupaten Magelang, Affifudin, dalam kesempatan yang sama mengatakan, secara teknis dalam pelaksanaan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), di setiap desa akam didirikan posko layanan pemilih. Dimana bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT bisa segera melaporkan kepada petugas posko untuk segera ditindaklanjuti.

"Tersedianya posko layanan pemilih ini sebagai bentuk gerakan melindungi hak pilih. Karena bagi warga yang belum terdaftar, bisa melaporkan dengan surat kependudukan seperti KTP dan KK, untuk segera dibetulkan dalam DPT," ujar Affifudin.

Tetkait hal tersebut, Kepala Desa Banyurojo, Iksan Maksum, menuturkan bahwa, sebelumnya sebanyak 3 TPS di Desa Banyurojo warganya tidak terdaftar dalam DPT, sehingga hal tersebut membuat petugas melaksanakan pencocokan dan penelitian ulang kepada warganya.

"Hal tersebut terjadi karena mobilitas warga setempat sangat tinggi. Saat ini data sudah dibutuhkan karena telah dilaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih," ucap Iksan.