Tegas! Kampanye di Pesantren dan Lembaga Pendidikan Dilarang
Politik

Tegas! Kampanye di Pesantren dan Lembaga Pendidikan Dilarang

Mertoyudan,(magelang.sorot.co)--Komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Yasin Awan Wiranto, menyatakan Pasangan Calon (Paslon) Presiden, Calon Legislatif (Caleg), dan calon DPD dilarang melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Larangan secara tegas sudah diatur dalam pasal 280 huruf h UU 7 tahun 2017, pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Kampanye Nomor 23 Tahun 2018 dan peraturan Bawaslu no 28 tahun 2018. Namun demikian, Capres, Cawapres, Caleg, dan calon DPD tetap boleh mengunjungi tempat pendidikan dan tempat ibadah.

Awan menegaskan, bahwa tempat pendidikan seperti dimaksud UU 7 tahun 2017, PKPU 23 tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu 28 tahun 2018 tersebut termasuk lembaga pendidikan formal seperti SMA, SMK, dan MA maupun lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan lainnya.

"Pada dasarnya Caleg dan Capres tetap boleh silaturahmi ke lembaga pendidikan dan memberikan sambutan, namun bukan dalam rangka kampanye. Mereka juga tidak diperbolehkan memakai atribut kampanye seperti lambang parpol, nomor urut dan lainnya," ujar Awan saat dikonfirmasi, Jumat (12/10/2018).

Awan menuturkan bahwa, tempat ibadah dan tempat pendidikan harus bebas dari aktifitas kampanye. Sedangkan fasilitas pemerintah seperti GOR, aula, dan lapangan boleh digunakan kampanye jika disewakan secara resmi dan ada bukti. 

Ia meminta agar aturan ini bisa diikuti oleh para caleg, calon DPD, dan capres agar masa kampanye bisa berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas. Dalam kesempatan yang sama, pihaknya juga mengajak semua pihak untuk mensukseskan jalannya pemilu 2019 yang akan datang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Tengah sudah mewanti-wanti para kandidat capres dan cawapres serta tim sukses dan pelaksana kampanye agar berhati-hati menggunakan diksi dalam memberikan sambutan di lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

"Hati-hatilah saat memilih kata saat berpidato maupun memberikan sambutan. Kami mohon hindari penggunaan kata 'ganti' atau 'lanjutkan' karena dua kata tersebut mengarah ke kampanye. Kami akan awasi semua aktifitas tim kampanye sebagai upaya mencegah pelanggaran kampanye," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Shaleh, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi tahapan kampanye 2019. Ia mengatakan bahwa, semakin banyak masyarakat yang membantu melakukan pengawasan maka potensi pelanggaran kampanye akan semakin bisa ditekan.

"Panwascam dan Panwasdes akan selalu memonitor semua aktifitas kampanye untuk mencegah semua potensi pelanggaran. Namun keterlibatan masyarakat akan membuat pengawasan Bawaslu lebih maksimal," ucap Habib.