Politisi NasDem Nafa Urbach Mangkir Panggilan Bawaslu
Politik

Politisi NasDem Nafa Urbach Mangkir Panggilan Bawaslu

Mungkid,(magelang.sorot.co)--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang memanggil Caleg DPR RI Partai Nasdem, Nafa Indira Urbach, untuk dimintai keterangannya terkait dugaan pelanggaran larangan dalam berkampanye, yakni penggunaan mobil tangki air BPBD Kabupaten Magelang AA 9537 HB.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang, Fauzan Rofiqun mengungkapkan bahwa, Nafa Urbach dan tim kampanyenya diduga telah melanggar Pasal 280 junto Pasal 521 UU 7 tahun 2017, karena menggunakan mobil plat merah dalam kegiatan kampanyenya.

Menurut Fauzan, pelanggaran atas Pasal 280 ayat (1) huruf h, junto Pasal 521 UU 7 tahun 2017 merupakan tindak pidana pemilu dengan ancaman hukuman pidana penjara, paling lama 2 tahun dengan denda paling banyak Rp 24 juta.

"Nafa sedianya kita klarifikasi hari Senin (5/11/2018) namun tidak hadir karena ada keperluan shooting acara di salah satu stasiun TV swasta. Nafa diwakili tim kampanyenya. Kami juga sudah mengklarifikasi saksi dari BPBD dan warga," jelas Fauzan.

Dugaan pelanggaran tersebut, lanjut Fauzan, berawal ketika pihak Nafa Urbach dan tim kampanyenya melakukan kampanye dalam bentuk lain, yakni berupa baksos pembagian air bersih kepada masyarakat di Dusun Kenteng, Desa Bawang, Kecamatan Tempuran, yang kebetulan masyarakat di tempat tersebut mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. 

Pada akhir Oktober, tim kampanye Nafa menghubungi BPBD Kabupaten Magelang untuk menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat Bawang, Tempuran. Namun demikian, saat BPBD Kabupaten Magelang menyalurkan bantuan air bersih, Tim Kampanye Nafa memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berbentuk spanduk, di mobil BPBD yang merupakan kendaraan plat merah, yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Shaleh, menambahkan, pihaknya akan segera mengirimkan panggilan ulang kepada Nafa Urbach. Ia berharap Nafa bisa hadir secara langsung untuk memberikan klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran larangan dalam kampanye.

Habib juga meminta para caleg dan tim kampanye untuk mematuhi ketentuan kampanye sesuai yang diatur UU 7 Tahun 2017, PKPU 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terutama perihal larangan dalam kampanye serta aturan pemasangan APK dan penyebaran Bahan Kampanye (BK).

"Metode kampanye sudah diatur dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU. Pelanggaran atas larangan dalam kampanye juga sudah diatur dengan jelas. Kami mendorong caleg dan tim kampanye untuk mematuhi ketentuan yang ada. Sudah menjadi tugas Bawaslu untuk menegakkan aturan kampanye," ujar Habib.