Dapat Kritikan Soal Gunung Tidar, Pemkot Ingin Parkir Lebih Tertata
Wisata

Dapat Kritikan Soal Gunung Tidar, Pemkot Ingin Parkir Lebih Tertata

Magelang Selatan,(magelang.sorot.co)--Mendapatkan kritikan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang, tak membuat Pemerintah Kota Magelang mengurungkan meluaskan lahan parkir Gunung Tidar. Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang mengaku masih mengkaji rencana perluasan lahan parkir tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Magelang, Crisatrya Yonas Nusantrawan Bolla mengatakan jika saat ini memang masih tahap perencanaan. Namun demikian menurutnya lahan parkir itu jelas penting sekali apalagi ada rencana pemerintah untuk merubah konsep Gunung Tidar dari hutan kota menjadi hutan raya.

"Kalau kita bicara aset Gunung Tidar yang harus dirubah menjadi hutan raya, bicara soal pengunjung yang mencapai ratusan ribu, kalau ada antrian bis mengakibatkan crowded dan mengganggu jalan. Dan kemudian jika zona penerima tamu di area Rejomulyo ditata, maka akan ada UMKM, parkir yang tertata itu ialah konsep yang kami berikan," ucapnya, Rabu (08/11/2018).

Sementara itu, Muh Haryadi salah satu Anggota DPRD Kota Magelang menyampaikan, jika Pemkot Magelang masih ngotot ingin melakukan perluasan parkir maka Pemkot diminta mencari lahan lain tanpa harus mengeras Gunung Tidar.

"Dengan membongkar kios Rejomulyo sisi selatan, sebenarnya sudah cukup untuk tambahan parkir bus. Kalaupun mau ngotot tambah lahan,  bisa cari tanah yang lainnya," ucapnya.

Haryadi pun menyarankan agar eks Kantor Dinas Pasar yang saat ini digunakan sebagai Kantor Satpol PP Kota Magelang bisa dialihfungsikan untuk parkir Gunung Tidar.

"Satpol PP dipindahkan di wilayah Canguk kan tidak masalah, pemerintah masih banyak lahan kosong disana tanpa harus mengepras Gunung Tidar yang bersejarah itu," jelasnya.

Menanggapi masukan anggota DPRD tersebut Yonaspun mengaku akan mengkaji ulang rencana pengepresan Gunung Tidar itu.

"Akan kami kaji masukan-masukan dari anggota DPRD. Akan kami kaji mana kos yang paling efisien," ucapnya.

Namun demikian, menurut Yonas akan lebih efektif jika pemerintah lebih memanfaatkan lahan milik daerah sendiri.

"Perluasan dengan pembebasan lahan bisa saja dilakukan, tapi yang menjadi peetimbangan tentunya kan membutuhkan kos yang besar. Jika kita punya lahan aset sendiri yang bisa dimanfaatkan kenapa harus melakukan pembebasan," ujarnya.