Diusulkan Naik, UMK Tunggu Persetujuan dari Gubernur
Ekonomi

Diusulkan Naik, UMK Tunggu Persetujuan dari Gubernur

Magelang Utara,(magelang.sorot.co)--Rencana kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2019 telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota Magelang dan saat ini sedang diajukan untuk mendapatkan persetujuan oleh Gubernur Jawa Tengah. UMK 2019 sendiri direncanakan senilai Rp 1.707.000 atau naik Rp 127.000 dibanding UMK 2018 yang hanya sebesar Rp 1.580.000, hal itu berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Magelang dalam pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker), awal November lalu.

"Pertemuan terakhir diadakan pekan lalu dan bisa menemukan kesepakatan bersama. Kami mengusulkan nilai UMK ke Walikota Magelang lalu dilanjutkan ke Gubernur Jateng, pekan lalu," ungkap Kepala Disnaker Kota Magelang, Gunadi Wirawan, Kamis (8/11/2018).

Menurutnya usulan UMK 2019 itu sendiri sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Sedangkan komponen yang digunakan untuk menentukan nilai upah itu mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kota Magelang. 

Mantan Kabag Hukum Setda Kota Magelang itupun menyampaikan jika dalam pembahasan UMK tersebut tidak lah ada diskusi yang alot. Dewan Pengupahan yang terdiri dari Disnaker dan Setda dari pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, dan akademisi dari Universitas Tidar itu langsung sepakat menentukan nominal yang diusulkan.

"Dewan Pengupahan sebagai lembaga tripartit antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja langsung sepakat untuk menentukan nominalnya. Harapannya besaran itu pula yang nanti ditetapkan Gubernur," harapnya.

Gunadi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melayangkan surat edaran dan sosialisasi kepada semua perusahaan yang punya kewajiban membayar gaji minimal sesuai UMK tahun 2019 jika kenaikan UMK itu sudah disepakati oleh Gubernur.

"Jika usulan ini telah ditetapkan, maka per 1 Januari 2019  mendatang perusahaan harus membayar gaji karyawan sebesar Rp 1,707 juta," tegasnya.

Meski demikian, pemerintah pun masih memberi kesempatan kepada perusahaan di Kota Magelang yang keberatan dengan pengajuan UMK, untuk mengajukan penangguhan kepada Gubernur.

"Sampai Oktober 2018 Kota Magelang zero penangguhan dari sekitar 300 perusahaan yang ada. Tahun depan kita harapkan demikian dengan kewajibannya perusahaan harus membayar gaji sesuai UMK," tandasnya