Kasus Dancing Fountain, LSM Desak Dewan Bentuk Pansus
Hukum & Kriminal

Kasus Dancing Fountain, LSM Desak Dewan Bentuk Pansus

Magelang Selatan, (magelang.sorot.co)--Polemik kasus Dancing Fountain yang berlokasi di sisi barat alun-alun Kota Magelang masih saja terus bergulir. Bahkan sampai saat ini perkara itu masih belum menuai titik terang terkait kebenaran dugaan korupsi pembangunannya.

Untuk mendorong munculnya titik terang, sejumlah perwakilan LSM di Kota Magelang yakni FKPPM, FORBES, ALMA dan Garuda pun mendatangi gedung DPRD untuk melakukan beraudiensi terkait proses penganggaran pembangunan air mancur itu sendiri.

Abdurrahman, salah satu perwakilan LSM yang hadir menyampaikan jika Dancing Fountain sudah jelas ada kerugian negara dalam pembangunannya jika dilihat dengan kasat mata dan dibandingkan dengan anggarannya yang mencapai Rp 5 miliar. Ia juga mempertanyakan adanya pendamping pengawasan atau TP4D yang bertujuan untuk upaya-upaya pencegahan tindak korupsi.

"Mungkin dalam kesempatan tertentu, DPRD bisa mempertanyakan sejauh mana peran TP4D dalam pengawasan di OPD yaang mempunyai rencana kerja pembangunan fisik, salah satunya pembangunan Dancing Fountain," ungkapnya saat audiensi di Kantor DPRD Kota Magelang, Jumat (04/01/2019).

Ia pun menilai jika proses penetapan konsultan pengawasan dan pemenang lelang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Kami melihat, Dancing Fountain dalam hal konsultan pengawas dan rekanan bukan melalui lelang, tapi ditunjuk. Konsultan pengawas dalam hal ini adalah ceroboh dan konsultan pengawas tidak menjalankan tugas dan kewajibannya," tegas Abdurrahman.

Melihat kenyataan-kenyatan tersebut ia meminta DPRD Kota Magelang untuk membentuk Pansus guna menguak fakta-fakta seputar kasus Dancing Fountain. Terlebih sebelumnya anggaran Dancing Fountain sendiri telah dicoret oleh Komisi C, namun justru kembali muncul dalam anggaran.

"Harapan kami dengan adanya Pansus, terkuak fakta-fakta agar masyarakat bisa tahu. Dari komisi seperti apa, Badan Anggaran (Banggar) seperti apa, dan rapat paripurna seperti apa," tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno mengungkapkan, pihaknya bukan tidak mau membentuk Pansus, tetapi melihat mekanisme dan efektifitasnya dirinya menilai masih belum sesuai jika dibentuk Pansus.

Dalam kasus ini pihaknya juga menyatakan menyerahkan pengusutannya kepada lembaga yudikatif.

"Saya sudah warning kepada PPKom bahwa harus hati-hati. Kalau ada masalah, itu adalah ranah eksekutif atau tanggungjawab PPKom, bukan anggota DPRD," jelas Budi.

Sementara Sekretaris Fraksi Hannas, Aktib Sundoko mengaku, saat dirinya menjabat di Komisi C memang beberapa kali anggaran Dancing Fountain itu muncul. Namun demikian hal itu selalu dicoret oleh komisi C.

"Kemudian saat ada pengajuan Rp 4,2 miliar pada tahun 2017 saya coret lagi. Terus dari OPD Dinas Lingkungan Hidup mengatakan ada bantuan provinsi sehingga anggaran tidak berpengaruh. Saya katakan jika memang ada bantuan provinsi, silahkan tidak apa-apa," bebernya.

Aktib Sundoko juga menyatakan jika Fraksinya telah menyatakan sikap menyetujui jika dibentuk Pansus dalam mendalami kasus Dancing Fountain. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Waluyo.

"Kami sepakat dan mendukung jika dibentuk Pansus. Hal itu guna memperjelas dan membuka apa-apa saja yang terjadi dalam penganggarannya," jelasnya.