Banyak Kegiatan Kampanye Tanpa SPK dan STTP
Politik

Banyak Kegiatan Kampanye Tanpa SPK dan STTP

Mungkid,(magelang.sorot.co)--Berdasarkan pengawasan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, ditemukan masih banyak Calon Legislatif (Caleg) yang berkampanye tanpa mengurus Surat Pemberitahuan Kegiatan (SPK) dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye.

Selama 99 hari masa kampanye, pengawas pemilu se-Kabupaten Magelang mengawasi sebanyak 97 kegiatan kampanye. Sebanyak 90 kegiatan telah mengantongi SPK dan STTP dari Polres Magelang, dan tujuh kegiatan tanpa SPK dan STTP.

Kami masih menemukan ada caleg berkampanye tanpa SPK dan STTP, kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang, Aini Sumarni Chabibah, Minggu (06/1/2018).

Ketika menemukan kampanye tanpa STTP, lanjut Aini, maka pengawas Pemilu akan memberikan pilihan yakni membatalkan kegiatan kampanye kemudian mengganti kegiatan lain yang tidak ada unsur kampanye atau mengurus SPK dan STTP. SPK dan STTP sendiri seharusnya wajib diurus maksimal H-1 kegiatan. 

Kalau Caleg dan tim kampanye tetap ngotot berkampanye tanpa SPK dan STTP, maka panwas bisa menghentikan acara tersebut karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menghentikan sebuah kampanye tanpa STTP,” tegas Aini.

Aini juga mengatakan bahwa, pihaknya juga akan melakukan klarifikasi jika ada pihak yang berkampanye tanpa SPK dan STTP. Jika terbukti, maka Bawaslu akan memberikan surat teguran tertulis dan merilis ke media massa sebagai bentuk transparansi ke masyarakat.

Mulai tahun 2019 ini, kami akan lebih tegas dan keras dalam menegakkan aturan. Langkah ini perlu kami lakukan demi mewujudkan pemilu bersih dan bermartabat. Kesuksesan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, namun juga peserta pemilu dan masyarakat,” tandas Aini.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Shaleh, menyatakan bahwa Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang diikuti oleh 465 caleg DPRD Kabupaten Magelang, 91 caleg dapil Vlll DPRD Provinsi Jateng, 108 caleg DPR RI, 20 calon DPD, dan 2 pasang Capres. Kendati demikian, faktanya baru ada 97 kampanye.

Menurut Habib, jumlah tersebut dan jumlah kampanye sangat tidak sebanding. Ada dua penjelasan terkait hal ini, yakni caleg belum memulai aktifivas kampanye dan yang kedua caleg berkegiatan secara diam-diam dengan menumpang pada kegiatan masyarakat.

Pihaknya berharap, peserta pemilu bersama para caleg dan tim kampanye untuk lebih disiplin dalam membuat agenda kegiatan kampanye, kemudian mengurus SPK dan STTP. Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat sebelum kampanye dimulai dan selama kampanye berlangsung.

Kami akan tetap mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran. Jika pelanggaran bisa kami cegah maka akan kami cegah, namun jika tetap melanggar juga maka pengawas pemilu tidak akan segan-segan menindak tegas. Menindak pelanggaran pada hakikatnya adalah mencegah pelanggaran yang lebih besar, pungkas Habib.