Bawaslu Buka Rekrutmen 4.331 Pengawas TPS, Segini Honornya
Politik

Bawaslu Buka Rekrutmen 4.331 Pengawas TPS, Segini Honornya

Mungkid,(magelang.sorot.co)--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, kembali melakukan perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di setiap kantor Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat Kecamatan mulai tanggal 4-10 Februari 2019.

Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Magelang, M Yasin Awan Wiratno, mengatakan bahwa tugas dari PTPS, nantinya akan mengawasi masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), mulai dari pembuatan TPS hingga perhitungan suara.

Jadi Petugas PTPS ini bertugas selama 3 minggu sebelum hari H dan 1 minggu setelah hari H. Tugasnya pun tidak hanya mengawasi TPS saja, tetapi juga ikut serta dalam sosialisasi program-program Bawaslu, termasuk program anti money politik, mengawasi pergerakan logistik Pemilu, dan lain sebagainya, ujar M Yasin, saat dikonfirmasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (04/02/2019).

Terkait hal tersebut, M Yasin menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten Magelang akan melakukan perekrutan sebanyak 4.331 PTPS, sesuai dengan jumlah TPS di Kabupaten Magelang. 

"Kami akan melakukan perekrutan sebanyak 4331 PTPS. Perekrutannya nanti via Panwas Kecamatan," jelas M Yasin.

M Yasin mengatakan, pembentukan Pengawas TPS baru ada mulai dari Pilkada 2018 yang lalu. Kendati demikian PTPS tersebut hanya sampai di tingkat desa. Namun pada Pemilu 2019 ini, Pengawas TPS akan ada di setiap masing-masing TPS. Adapun honor yang akan diterima Pengawas TPS yakni Rp 550 ribu, ditambah uang makan Rp 50 ribu.

"Kalau PTPS pada Pilkada 2018 yang lalu jumlahnya hanya 2.629," kata M Yasin.

Lanjutnya, jumlah satu TPS maksimal sebanyak 300 orang saja. Apabila ternyata lebih, maka akan dipecah dengan alasan untuk mempersingkat waktu perhitungan surat suara.

Terkait syarat untuk pendaftaran PTPS, M Yasin menuturkan harus menyerahkan legalisir ijazah minimal SMA, minimal umur 25 tahun, suami istri tidak boleh sama-sama penyelenggara pemilu, dan selama 5 tahun tidak pernah ikut dalam partai politik manapun (Data Sipol) untuk memastikan integritas masing-masing Pengawas TPS.