Dianggap Tidak Netral, Oknum Kadus Diperiksa Bawaslu
Politik

Dianggap Tidak Netral, Oknum Kadus Diperiksa Bawaslu

Mungkid,(magelang.sorot.co)--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang kembali memanggil oknum perangkat desa yang diduga tidak netral. Kali ini seorang Kepala Dusun (Kadus) dan perangkat desa dari Kecamatan Secang diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Magelang.

Kadus berinisial IN dan perangkat desa berinisial HW tersebut diklarifikasi Bawaslu karena diduga tidak netral dan terlibat secara aktif dalam kegiatan kampanye. Sesuai ketentuan, mereka diduga melanggar Pasal 494 juncto 280 ayat 3 UU 7 Tahun 2017. Padahal sesuai ketentuan regulasi tersebut, Kades, Kadus, dan perangkat desa tidak boleh terlibat kampanye.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang, Fauzan Rofiqun, mengungkapkan pihaknya memanggil IN pada hari Jumat (01/2/2019) untuk dimintai klarifikasi. Namun IN dan HW ternyata tidak hadir, sehingga dipanggil ulang pada Senin (4/2/2019).

Fauzan menjelaskan klarifikasi ini diperlukan untuk mengungkap dugaan ketidaknetralan oknum kadus dan perangkat desa dalam kampanye salah satu caleg pada akhir Januari 2019 lalu.

"Kasus ini telah kami lakukan kajian dan klarifikasi beberapa pihak terkait. Posisi kasus ini sudah kami register dan akan dibahas di Gakkumdu. Selanjutnya nanti biar proses hukum berjalan sesuai fakta-fakta di lapangan," jelas Fauzan, Jumat (08/2/2019).

Ia menerangkan kasus ini bermula ketika caleg salah satu partai mengadakan kampanye berupa senam bersama dalam pasar pagi di Dusun Sendangsari, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang. 

Pada saat kampanye tersebut, Kadus IN tampil sebagai MC dan turut serta meramaikam suasana kampanye. IN bahkan sempat membagikan selembar uang Rp 50.000 kepada peserta senam. Pada saat itu, perangkat desa berinisial HW juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Shaleh, menegaskan bahwa pihaknya akan memproses semua bentuk pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dugaan ketidaknetralan perangkat desa.

"Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran bersama. Netralitas seharusnya menjadi harga diri seorang abdi masyarakat. Tidak boleh ASN terlibat ataupun melibatkan diri dalam kampanye," katanya.