Terindikasi Curang, Hasil Pilkades Madyocondro Menuai Protes
Pemerintahan

Terindikasi Curang, Hasil Pilkades Madyocondro Menuai Protes

Secang,(magelang.sorot.co)--Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Magelang pada Minggu (24/11/2019) lalu masih menyisakan polemik di Desa Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Hal tersebut disebabkan jalannya Pilkades serentak di desa tersebut terindikasi adanya aroma kecurangan.

Untuk diketahui, pada Pilkades serentak di Desa Madyocondro tersebut terdapat empat kandidat calon kepala desa, dan salah satunya diduga telah melakukan kecurangan. Salah satu indikasi kecurangan karena terdapat anak dibawah umur dan warga dari luar wilayah Kabupaten Magelang yang diperbolehkan mencoblos.

Kami bertiga sepakat menolak hasil Pilkades kemarin dengan bukti-bukti yang kami temukan. Pertama anak 16 tahun kok diperbolehkan menggunakan hak suaranya padahal berstatus pelajar atas nama, Arif Nurohman sedangkan di surat undangan bernama Choirul Aris, ujar, Hanif, salah satu calon kepala desa saat mediasi dengan ketua panitia Pilkades yang didampingi oleh perangkat desa, saksi, ormas, serta pihak kepolisian dan TNI, Rabu (27/11/2019).

Lanjut Hanif, kemudian yang kedua ada warga desa dari kabupaten lain yang diperbolehkan mencoblos, dan oknum tersebut diberi uang sebanyak Rp 50 ribu oleh salah satu kandidat. 

Saat didatangi dan dikonfirmasi, ia mengakuinya dan bersedia untuk menjadi saksi,” katanya.

Hanif menambahkan, selain itu ada 10 warga yang masuk dalam DPT tetapi berhalangan hadir karena kerja di luar kota, namun surat undangan untuk menggunakan hak suaranya telah digunakan orang lain.

Untuk masalah DPT ini jelas tidak sah,” tegasnya. 

Sementara, Ketua Panitia Pilkades Desa Madyocondro, Risyanto, menyarankan agar terkait masalah tersebut bisa ditempuh jalur hukum dengan memberikan data-data dan bukti-bukti yang kuat.

Apabila memang ada data atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan akan kami terima. Namun kalau data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, nanti yang memberikan keputusan adalah lembaga yang berwenang,” jelas Risyanto.